PANDEGLANG, CompasKotaNews.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (3/9/2026). Aksi tersebut sempat memanas setelah mahasiswa berupaya masuk ke area perkantoran pemerintah daerah.
Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Beberapa persoalan yang menjadi sorotan antara lain pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kondisi infrastruktur jalan, hingga rencana anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD.
Mahasiswa Long March Menuju Kantor Bupati Pandeglang
Sebelum menggelar orasi, ratusan mahasiswa melakukan long march dari Gedung Balai Budaya Pandeglang menuju Kantor Bupati Pandeglang.
Puluhan personel kepolisian telah disiagakan di sekitar gerbang kantor bupati untuk mengantisipasi terjadinya gangguan selama aksi berlangsung.
Sesampainya di lokasi, mahasiswa secara bergantian menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan pembangunan di Pandeglang. Situasi kemudian berubah tegang ketika massa berusaha masuk ke halaman Kantor Bupati.
Aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas kepolisian pun tidak terhindarkan. Polisi kemudian memberikan akses kepada mahasiswa agar dapat menyampaikan aspirasi di halaman kantor.
Namun, ketegangan kembali terjadi ketika sebagian massa berusaha mendekati pintu masuk gedung Kantor Bupati Pandeglang.
Aksi Berlanjut ke Gedung DPRD Pandeglang
Setelah menyampaikan sejumlah tuntutan di kantor bupati, massa kemudian melanjutkan aksi menuju Gedung DPRD Pandeglang.
Di lokasi tersebut, mahasiswa kembali terlibat aksi dorong-mendorong dengan aparat. Massa berusaha masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan tuntutan secara langsung kepada para wakil rakyat.
Situasi akhirnya berangsur kondusif setelah sejumlah anggota DPRD Pandeglang turun menemui mahasiswa di halaman gedung.
Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan dialog antara perwakilan mahasiswa dan anggota DPRD untuk membahas berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi.
Mahasiswa Nilai Bupati dan Wakil Bupati Gagal Penuhi Janji Politik
Koordinator aksi, Rafiudin, menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani dan Wakil Bupati Iing Andri Supriyadi.
Ia menilai pasangan kepala daerah tersebut belum mampu merealisasikan sejumlah janji politik serta menyelesaikan persoalan yang masih dihadapi masyarakat Pandeglang.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan utama adalah kondisi infrastruktur jalan di berbagai wilayah.
Menurut Rafiudin, masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menyulitkan warga ketika membutuhkan akses menuju fasilitas kesehatan.
“Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Lihat di sana masih banyak jalan-jalan rusak. Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang telah gagal memimpin dan harus mengundurkan diri,” tegas Rafiudin.
Target PAD Pandeglang Turun, Mahasiswa Pertanyakan Kebijakan Pemda
Persoalan lain yang disoroti mahasiswa adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang.
Mahasiswa mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang menurunkan target PAD, sementara masyarakat tetap menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak daerah.
Mereka menilai pemerintah seharusnya melakukan optimalisasi terhadap berbagai sumber PAD agar penerimaan daerah dapat meningkat, bukan justru menurunkan target.
“Setiap tahun target PAD tidak pernah tercapai, tapi bukannya mengoptimalkan potensi PAD malah menurunkan target PAD. DPRD yang seharusnya menjadi kontrol malah diam saja tidak melakukan fungsi mereka,” ujar Rafiudin.
Mahasiswa juga meminta DPRD Pandeglang menjalankan fungsi pengawasan secara lebih maksimal terhadap kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.
Tolak Anggaran Peningkatan Kapasitas DPRD Rp1,1 Miliar
Selain masalah PAD dan infrastruktur, Aliansi Cipayung turut mempersoalkan rencana anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD Pandeglang yang disebut mencapai Rp1,1 miliar.
Mahasiswa meminta anggaran tersebut dikaji kembali dan, apabila memungkinkan, dialihkan untuk kebutuhan pembangunan serta program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Mereka menilai kondisi infrastruktur dan berbagai persoalan pelayanan publik di Pandeglang masih membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar.
“Menuntut DPRD Pandeglang menghapus anggaran peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar Rp1,1 miliar serta mengalihkannya untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kami menuntut Bupati dan DPRD Pandeglang mengevaluasi TPP dan anggaran belanja pegawai,” pungkasnya.
Aksi mahasiswa tersebut menjadi sorotan terhadap sejumlah persoalan pembangunan dan tata kelola anggaran di Kabupaten Pandeglang. Dialog antara mahasiswa dan anggota DPRD diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
(Red/CKN)
