CompasKotaNews.com – Romawati, seorang guru SD di Kabupaten Kampar, Riau, memilih bersuara ketika kondisi tempatnya mengajar tak lagi layak disebut sebagai ruang pendidikan.
Bangunan yang berdiri sejak 2004 itu berdinding tripleks yang telah rusak. Fasilitasnya serba terbatas. Lebih memprihatinkan lagi, hanya dua guru yang harus mengajar siswa dari kelas 1 hingga kelas 6.
Lewat media sosial, Romawati memperlihatkan kondisi tersebut kepada publik. Pesannya sederhana: ia meminta pemerintah daerah turun tangan agar anak-anak di sana mendapatkan tempat belajar yang lebih layak.
Video itu kemudian viral.
Alih-alih hanya menjadi pintu masuk bagi pembenahan fasilitas pendidikan, viralnya video tersebut justru berujung pada kedatangan Wakil Bupati Kampar, Misharti. Dalam pertemuan itu, sang guru mendapat teguran karena dinilai menyalahkan pemerintah dan membentuk opini seolah-olah pemerintah daerah menutup mata terhadap kondisi sekolah swadaya tersebut.
Di titik inilah persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar dinding tripleks dan bangunan yang rusak.
Sebab, ketika seorang guru menunjukkan kondisi ruang belajar yang memprihatinkan, pertanyaan utamanya semestinya bukan hanya “Mengapa ini diviralkan?”, melainkan juga “Mengapa kondisi seperti ini masih ada?”
Setelah mendapat teguran, Romawati kemudian menyampaikan klarifikasi resmi. Ia menjelaskan bahwa lokasi yang ditampilkan dalam video bukanlah bangunan sekolah induk, melainkan kelas jarak jauh atau Gunung Sejati dari SD Induk 007.
Klarifikasi itu penting untuk meluruskan konteks.
Namun, satu hal tetap menjadi pertanyaan publik: apa pun status kelembagaannya, jika di tempat itu anak-anak belajar setiap hari, bukankah kelayakan ruang belajar mereka tetap layak dipersoalkan?
Viral atau tidak viral, sekolah induk atau kelas jarak jauh, swadaya atau bukan—yang berada di tengah persoalan adalah anak-anak yang datang untuk belajar.
Dan ketika seorang guru sampai harus membawa kondisi ruang belajar ke media sosial untuk meminta perhatian, publik tentu berhak bertanya: apakah suara guru tersebut sedang dianggap sebagai serangan kepada pemerintah, atau justru sebagai alarm bahwa ada persoalan pendidikan yang perlu segera dibenahi?
(Red/CKN)
