
UMP Banten 2027 Naik 8,77 Persen, Gubernur Andra Soni Tetapkan Rp3,37 Juta
SERANG.CompasKotaNews.Com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut mengalami kenaikan 8,77 persen atau bertambah Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun 2026.
Kebijakan kenaikan upah tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.
Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan pengumuman penetapan UMP tersebut di Kota Serang, Jumat (20/11/2026). Ia menyebut kenaikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Menurut Andra Soni, besaran UMP 2027 ditentukan dengan memperhitungkan berbagai aspek ekonomi, mulai dari pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, hingga kebutuhan hidup layak bagi pekerja beserta keluarganya.
Selain itu, kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha juga menjadi pertimbangan agar kebijakan pengupahan tetap mendukung iklim ekonomi yang sehat.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan buruh harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Banten perlu meninggalkan pola pikir yang menjadikan upah murah sebagai daya tarik utama bagi investor.
Andra Soni berpandangan, kekuatan investasi dan industri di Banten semestinya dibangun melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, inovasi, serta terciptanya hubungan industrial yang kondusif antara pekerja dan perusahaan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha dan investor, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pekerja.
Ia berharap penyesuaian UMP tersebut dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja tanpa menghambat perkembangan dunia usaha. Dengan demikian, perusahaan tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang kerja yang lebih luas.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari tingginya angka investasi maupun pesatnya perkembangan kawasan industri. Hal yang tidak kalah penting adalah pemerataan manfaat ekonomi sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Pemprov Banten, kata Andra Soni, berkomitmen mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha. Peningkatan daya tarik investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Ia menegaskan, arah pembangunan ekonomi Banten ke depan harus mampu menghadirkan iklim investasi yang sehat, sektor usaha yang kompetitif, serta kondisi pekerja yang semakin sejahtera.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Banten dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.


