CompasKotaNews.com – Tunjangan pejabat pajak adalah tunjangan atau gaji tambahan yang diterima oleh pejabat pajak di Indonesia selain dari gaji pokok mereka. Tunjangan tersebut biasanya diberikan untuk mendukung kinerja mereka dalam memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan perpajakan.
Beberapa jenis tunjangan pejabat pajak yang umum diberikan di Indonesia antara lain tunjangan kinerja, tunjangan prestasi, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lainnya. Tunjangan kinerja dan prestasi biasanya diberikan berdasarkan pencapaian target penerimaan pajak atau hasil kerja yang diukur secara kuantitatif. Sementara itu, tunjangan transportasi diberikan untuk mendukung mobilitas pejabat pajak dalam melaksanakan tugasnya.
Meskipun tunjangan pejabat pajak memiliki tujuan yang baik, tetapi beberapa kali terdapat polemik terkait besarnya tunjangan tersebut yang dianggap terlalu besar oleh beberapa kalangan. Terlebih lagi, terdapat kasus pejabat pajak yang menggunakan tunjangan tersebut untuk kepentingan pribadi atau menyalahgunakan wewenang mereka dalam mengumpulkan pajak. Hal ini tentunya dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi pajak dan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan institusi pajak untuk terus memperbaiki sistem penilaian kinerja dan pengawasan terhadap tunjangan pejabat pajak untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel serta mendukung kinerja mereka dalam memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar.
Beberapa media memberitakan tentang ASN Pajak yang memamerkan harta kekayaan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Pada Februari 2021, Kementerian Keuangan Indonesia mengumumkan bahwa sekitar 79.000 ASN dari instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk pegawai pajak, akan diminta untuk melaporkan harta kekayaan mereka secara terbuka dan transparan melalui platform yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.
Beberapa ASN pajak kemudian memilih untuk memamerkan harta kekayaan mereka secara sukarela melalui media sosial, seperti Twitter dan Instagram, dengan menggunakan hashtag #PajakPamerHarta. Aksi ini mendapat dukungan dari masyarakat yang menilai bahwa tindakan ini dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap ASN dan lembaga pemerintah.
Namun, ada juga kritik terhadap aksi tersebut karena dianggap kurang efektif untuk mengatasi masalah korupsi di sektor publik. Beberapa orang menilai bahwa lebih baik jika ASN dan pejabat publik memberikan contoh yang baik dengan menghindari praktek korupsi dan menjamin penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel.
Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan korupsi melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung integritas dan akuntabilitas di sektor publik. (Red/CKN)
Cek Berita dan Artikel lainnya di: Google NewsDapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari CompasKotaNews.com. Mari bergabung di Grup Telegram “CompasKotaNews.com Update”, klik link berikut ini https://t.me/compaskotanews, kemudian join. Anda harus unduh dan install aplikasi Telegram terlebih dulu di Google Playstore.
