Serang, Banten – compaskotanews.com – Kabupaten Serang kini menghadapi krisis sampah yang mengancam kesehatan, kebersihan, dan estetika wilayah. Tumpukan sampah terlihat di sepanjang jalan raya Serang-Jakarta, memberikan kesan bahwa para pemangku kebijakan tidak memiliki rasa malu melihat kondisi ini.
Jalan-jalan protokol, seperti di Kecamatan Cikande, Kragilan, dan Ciruas, menjadi saksi bisu dari timbunan sampah yang berserakan di pinggir jalan. Padahal, pemerintah daerah setiap tahun mengucurkan miliaran rupiah untuk anggaran pengangkutan sampah di wilayah tersebut. Namun, kenyataannya, sampah tetap menumpuk tanpa ada penanganan yang memadai.
Fenomena ini bukan hanya menciptakan pemandangan yang tidak menyenangkan, tetapi juga memicu pertanyaan besar tentang kebijakan dan tanggung jawab pemerintah setempat. Apakah para pemimpin daerah tidak menyadari bahwa sampah yang menumpuk adalah masalah serius yang harus ditangani segera?
Masyarakat setempat mulai mempertanyakan sikap pemerintah Kabupaten Serang yang dinilai seolah-olah menutup mata terhadap permasalahan ini. “Ada apa dengan DLHK Kabupaten Serang? Apakah mereka tidak merasa malu melihat wilayah mereka tercemar oleh sampah seperti ini?” ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya. Kritik seperti ini mencerminkan kekecewaan dan kegelisahan masyarakat akan keadaan lingkungan di sekitar mereka.
Keberadaan sampah yang merata di jalan-jalan utama tidak hanya mengganggu pandangan, tetapi juga menunjukkan kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Serang dipertanyakan atas kinerjanya yang dianggap belum mampu memberikan solusi yang memadai terhadap masalah sampah ini.
Ketidakmampuan pemerintah setempat dalam mengelola sampah juga menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk dari para aktivis lingkungan dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menuntut pemerintah untuk segera mengambil tindakan konkret guna mengatasi masalah sampah yang semakin mengkhawatirkan.
Kondisi darurat sampah ini membutuhkan respons cepat dan langkah-langkah nyata dari pemerintah setempat. Selain meningkatkan upaya pengangkutan sampah, diperlukan juga kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Serang belum memberikan tanggapan resmi terkait darurat sampah yang terjadi. Namun, masyarakat terus memantau perkembangan situasi ini dan siap menuntut tindakan konkret jika pemerintah tidak segera merespons.
Warga berharap bahwa dengan meningkatnya tekanan publik, pemerintah daerah akan segera bergerak untuk mengatasi masalah sampah dan mengembalikan kebersihan serta keindahan Kabupaten Serang. Tanpa tindakan cepat, masalah ini bisa berdampak lebih luas pada kesehatan masyarakat dan reputasi daerah.
(Tf/red)
