Kadin Pelabuhan Banten Mengawal Kunjungan Kerja Dewan Komisaris dan Dereksi Pt Pelindo Di Bojonegara

oleh
Jajaran komisaris dan dereksi Pt pelindo bojonegara di dampingi jajaran polisi, kejaksaan dan TNI dan tokoh Masyarakat Bojonegara Kab Serang.

SARANG, COMPAS KOTA NEWS.COM -Kembali Pelabuhan Bojonegara di Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, yang dikelola Pelindo menjadi sorotan. Dimana sebelumnya sekitar 27 Tahun mangkrak belum beroperasi secara maksimal. Pelabuhan tersebut direncanakan sebagai pelabuhan internasional. Pembangunan pelabuhan yang direncanakan untuk penunjang Pelabuhan Tanjung Priok.

Rabu (12/10/22) Dewan Komisasris Pelindo yang terdiri dari Komisaris Utama Bapak Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M., Komisaris Sudung Situmorang, Komisaris Independen Heru Sukanto, Komisaris Independen Muchtar Luthfi Mutty, Direktur Pengelola Pelindo Putut Sri Muljanto, Regional Head 2 Pelindo Guna Mulyana beserta jajaran dari Kantor Pusat dan Regional 2 PT Pelindo (Persero) melakukan kunjungan Pelabuhan Pelindo di Bojonegara dalam rangka meninjau kondisi eksisting Bojonegara serta potensi-potensi yang bisa dikembangkan demi memaksimalkan pemanfaatan aset BUMN di Bojonegara.

Dalam kunjungan kali ini Bapak Agung Fitrianto selaku General Manager Pelindo Regional 2 Banten memaparkan presentasi terkait kondisi eksisting permasalahan-permasalahan yang ada serta upaya-upaya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pelindo Regional 2 Banten dalam memanfaatkan aset BUMN tersebut. Sejauh ini Pelindo Regional 2 Banten telah bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan di Bojonegara dan melalui kerjasama ini Kejaksaan Tinggi Banten telah berhasil memulihkan keuangan perusahaan yang selama ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak memiliki kerjasama dengan Pelindo, tuturnya.

Dalam pemaparan saat kunjungan Komisaris Utama Marsetio menyampaikan bahwa permasalahan-permasalahan aset Pelindo yang ada diwilayah Bojonegara harus diselesaikan secara cepat dan tuntas agar Pelindo bisa mendapatkan hasil yang maksimal atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan tersebut. Komisaris Utama juga menegaskan, bahwa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, “Negara tidak boleh kalah dari orang orang yang tidak berhak” ucapnya sambil bergegas cek lokasi lapangan. Dalam pengecekan lapangan bersama Ketua Kadin Pelabuhan Banten TB.Masduki,SE.,MM.
Kunjungan kali ini dihadiri juga oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin, S.H., Komandan Kodim 0623 Cilegon Letkol Inf Ari Widyo Prasetyo, S.Sos., Perwakilan dari Kapolres Cilegon, Perwakilan dari Kepala KSOP Kelas I Banten, Perwakilan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Tokoh Masyarakat sekitar Bojonegara.

BACA JUGA :  Kejari Tetapkan 1 Lagi Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS Pandeglang
Kujungan kerja sekaligus monitoring kegiatan seputar area Pt pelindo bojonegara kab serang Banten

Ketua Kadin Pelabuhan Banten Masduki menuturkan kunjungan kali ini sudah kesekian kalinya setelah sebelumnya tim Komisi V DPR RI di orientasikan, pelabuhan Bojonegara selain untuk meningkatkan perekonomian daerah dan sekitarnya, juga dapat mengatasi Kepadatan lalu lintas Dermaga (traffic jamp) Pelabuhan Tanjung Priok menjadi Program Strategis National dalam bidang kemaritiman, saya meyakini dengan kehadiran Komisaris Utama Pelindo dapat mempercepat pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan ini.

Di dampingi awak media juga saat ke lapangan masih melihat ada aktifitas kepelabuhanan di atas lahan milik Pelindo sementara itu di luar kegiatan Pelindo, Marsetio menitipkan Kepada aparatur yang hadir dan mengungkapkan “kita tidak boleh kalah dengan perseorangan kita Negara Hukum tertibkan dan evaluasi bersama tim dan meminta ke pada tim manajemen Pelindo harus ada langkah konkret satu bulan ke depan”, Marsetio kepada Masduki Ketua Kadin Pelabuhan meminta agar selalu mengawal proses ini jangan sampai tersendat lagi, lanjut bertanya kepada para tokoh masyarakat dan meminta dukungan.

Di tanggapi juga oleh Rayi Ketua Komite Tetap Kepelabuhanan Kadin Banten kami akan melakukan pembinaan, mediasi dan advokasi sesuai peran dan fungsi Kadin kepada para pelaku usaha yang beraktivitas Kepelabuhanan di atas lahan Pelindo seluas 455 Hektar, berdasarkan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1987 tentang KADIN dan Keputusan Presiden (KEPPRES) Terbaru Kadin Nomor 18 Tahun 2022. Tentunya kami akan berkolaborasi bersama stakeholder dan pihak terkait termasuk apartur Negara karna Pelindo pun anggota Biasa Kadin, tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *