Jakarta, CompasKotaNews.com – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, salah satu kekurangannya adalah masalah korupsi di kantor pajak. Korupsi dimulai dengan pengumpulan pajak dari pembayar pajak yang tidak tertib.
“Masalah pajak disebabkan karena wajib pajak tidak patuh membayar pajaknya, itulah yang membuat aparat pajak korupsi. Padahal, ada juga keuntungan antara aparat pajak dengan wajib pajak. Misalnya, seharusnya saya harus membayar 1.000, karena bisa nego, bayar 500 saja.” ujarnya saat peluncuran Antara, Rabu (3 Januari 2023). Jika wajib pajak disiplin membayar pajak dan tidak ada tunggakan, maka tidak akan ada celah untuk dimanfaatkan oleh oknum petugas pajak.
“Masalah ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajaklah yang berujung pada korupsi teman-teman yang tidak memiliki integritas. Padahal, jika wajib pajak membayar seperti itu, tidak ada ruang untuk itu. bidang perpajakan,” ujarnya.
Dia juga mengoreksi kesalahpahaman orang-orang yang percaya uang pajak mereka telah dikorupsi oleh petugas pajak. Sistem pembayaran pajak saat ini adalah membayar pajak melalui bank, sehingga tidak ada jalan keluar untuk korupsi. “Kalau orang bilang uang pajak saya dikorupsi oleh kepala pajak, ya tidak. Apakah wajib pajak membayar wajib pajak? Tidak, tapi bayar langsung lewat bank,” ujarnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini adalah Dirjen Pajak yang sedang diperhatikan oleh masyarakat karena gaya hidup para pejabatnya yang mewah. Hal itu terkait kasus pencabulan Mario Dandy Satrio (MDS) terhadap David, anak salah satu petinggi GP Ansor Central, Jonathan Latumahina. Setelah itu, opini publik menunjukkan gaya hidup mewah MDS yang sering memamerkan kemewahannya di jejaring sosial, dan opini publik kemudian menemukan bahwa yang terlibat adalah putra Direktur Jenderal Pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang properti adalah sekitar Rp 56. Miliar.
(Red/CKN)
